Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Jelang Hari Besar Nasional

Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Jelang Hari Besar Nasional

Rapat Koordinasi Provinsi Sumatera Utara Semester II Tahun 2019, Senin (11/11).

(rel/csp)

Senin, 11 November 2019 | 22:25

Analisadaily (Karo) - Pengendalian pengendalian inflasi dan antisipasi kenaikan harga bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) akhir tahun 2019, ada 10 butir yang perlu diperhatikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se- Sumatera Utara.

Di antaranya, meningkatkan volume dan mutu produksi, memastikan jumlah konsumsi daerah, memastikan distribusi surplus ke defisit produksi, memastikan ketersediaan bahan pokok, dan memastikan informasi harga di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) terus diperbaharui.

Berikutnya, pastikan distribusi dan pasokan lancar, pastikan kesiapan lahan dan jadwal tanam serta antisipasi faktor alam, tingkatkan kerja sama antar daerah, tingkatkan operasional dari pasar lelang pangan saat harga petani turun tak wajar, dan tingkatkan kepekaan satgas pangan.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, lanjutnya menjelaskan, komoditas yang sering memicu inflasi adalah cabai merah.

Khususnya kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi maupun kabupaten/kota dan Dinas Ketahanan Pangan untuk cermat menghimpun data kebutuhan Sumut menjelang akhir tahun tentang komoditas tersebut dan memastikan produksi harus surplus.

"Kemudian, harus pastikan tidak ada hambatan baik kondisi jalan maupun penumpukan barang oleh spekulan. Saya harap bisa menghasilkan inovasi yang bisa diterapkan di daerah kabupaten/kota masing-masing," harap Sabrina saat membuka Rapat Koordinasi Provinsi Semester II Tahun 2019, Senin (11/11).

Rakorprov diawali dengan review inflasi di Sumut oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Wiwiek Sisto Widayat, Pembahasan evaluasi kinerja TPID Sumut oleh Kepala Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) Kemenko Prekonomian, Puji Gunawan.

Sebanyak 7 butir rekomendasi dihasilkan untuk segera ditindaklanjuti sebagai upaya pengendalian inflasi di Sumut. Ketujuh rekomendasi tersebut dibacakan Wiwiek dan dilanjut penandatanganan kesepakatan seluruh delegasi TPID masing-masing kabupaten/kota se Sumut.

Butir pertama rekomendasi menyebut, agar seluruh kabupaten/kota harus terus mengupayakan kegiatan pengendalian inflasi.

"Karena, tingkat inflasi Sumut sampai Oktober 2019 sebesar 3.2 persen year to date, berpotensi berada pada batas atas target sasaran inflasi naisonal yaitu 3.5 persen plus minus 1 persen. Kemudian, kondisi pasokan/produksi mengalami gangguan di berbagai daerah," tuturnya.

Kedua, diharapkan peran aktif masing-masing TPID untuk meningkatkan frekuaensi dan kualitas laporan. Ketiga, mengurangi mata rantai distribusi melalui penyederhanaan jalur mata rantai distribusi diantaranya menggunakan aplikasi e-commerce.

Keempat, mendorong implementasi teknologi pencatatan data produksi pangan. Kelima, TPID provinsi dan kabupaten/kota mendorong pendirian BUMD Pangan. Keenam, mendorong terbentuknya kerja sama perdagangan komoditas antar kabupaten/kota.

Ketujuh, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayahnya akan mendorong pengelolaan SRG agar aktif dan beroperasi kembali.

(rel/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar