Belanja Cepat Mampu Bantu Perekonomian Nasional

Belanja Cepat Mampu Bantu Perekonomian Nasional

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menerima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 dari Presiden Joko Widodo, Kamis (14/11)

(rel/csp)

Kamis, 14 November 2019 | 21:34

Analisadaily (Jakarta) - Presiden Joko Widodo mengatakan, ada Rp 900 Triliun anggaran untuk belanja Kementerian dan lembaga. Sedangkan transfer ke daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 856 Triliun.

Karena itu, Presiden ingin agar seluruh menteri dan pejabat negara baik pusat dan daerah segera membelanjakan anggarannya masing-masing dengan cepat.

Jokowi juga meminta, para pejabat negara meninggalkan kebiasaan lama, yang membelanjakan anggaran di akhir tahun. Karena, kebiasaan itu bisa berdampak buruk terhadap proses pembangunan.

"Belanja secepat-cepatnya. Mulai lah Januari tahun depan penggunaan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu," kata Jokowi dihadapan para menteri dan kepala daerah yang hadir di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

Para pejabat negara, masih kata Jokowi, harus bisa mengubah pola pikir lama itu. Pelaksanaan belanja cepat juga mampu membantu perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.

"Tadi, Bu Menkeu sudah sampaikan ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi hantui nyaris semua negara. Sehingga, diharapkan fiskal kita belanja APBN bisa trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Segera setelah lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu, sudah. Ini perintah," tegas Jokowi.

DIPA Sumut Rp 7.9 Triliun

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menerima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020, bersama beberapa kepala daerah lainnya langsung dari Presiden.

Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 7.915.875.054.000. Antara lain, terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Rp 406.297.261.000, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 498.388.442.000, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp 4.247.821.553.000.

Sedangkan total keseluruhan yang diterima Pemprov dan 33 Pemkab/Pemko di Sumut sebesar Rp 43.800.052.888.000, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Rp 1.399.807.392.000, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 136.639.735.000.

Dana Alokasi Umum Rp 25.606.674.424.000, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 3.636.636.380.000, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp 8.014.535.797.000, Dana Insentif Daerah Rp 451.631.081.000, dan Dana Desa Rp 4.554.128.079.000.

“Anggaran ini akan kita pastikan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Sumatera Utara,” ujar Edy.

“Tentu kita akan melaksanakan pesan Presiden dengan sebaik-baiknya, untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

(rel/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar